Nasib Anggaran Pendidikan,

Sudah Kecil Dikorupsi Pula!!!

Kamis, 7 Mei 2009 | 14:48 WIB

Laporan wartawan KOMPAS.com Rosdianah Dewi

JAKARTA, KOMPAS.com — Perjalanan untuk mewujudkan sekolah gratis tampaknya masih panjang. Selama ini bantuan untuk jenjang SMP hanya sebesar Rp 400.000 per anak per tahun, padahal untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dana yang diperlukan sebesar Rp 1,8 juta per anak per tahun. Hal tersebut terjadi karena pemerintah masih memandang pendidikan sebagai cost dan harus dikurangi. Keadaan diperparah lagi dengan adanya korupsi pada anggaran pendidikan.

"Anggaran pendidikan hanya 20 persen dari APBN, itu pun sudah termasuk biaya untuk menggaji pendidik dan pelatihan bagi pendidik," kata Ade Irawan, Koordinator Divisi Pelayanan Publik dan Monitoring Indonesia Coruption Watch (ICW) seusai diskusi "Mengkaji Kebijakan Pendidikan Sekolah Gratis vs Sekolah Mahal" di Kedai Tempo, Jakarta, Kamis (7/5).

Selanjutnya, Ade menerangkan, dari Rp 207, 8 triliun APBN, anggaran pendidikan untuk semua jenjang di seluruh daerah hanya sebesar 60 triliun-65 triliun. Dana seminim itu masih berkurang lagi dengan adanya korupsi yang terjadi di tubuh Departemen Pendidikan Nasional.

Berdasarkan penelitian ICW, mulai awal 2008 sampai April 2009, ICW menemukan 134 kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 136 miliar rupiah. Korupsi terjadi sampai ke tingkat daerah karena dana dari pusat untuk daerah pasti dipotong terlebih dahulu.

"Kebanyakan aktornya dari dinas dan motif yang paling banyak adalah mark up dan manipulasi," ujarnya. Ade melanjutkan, kebijakan pengajuan anggaran pendidikan pun belum menguntungkan karena masih bersifat dari atas ke bawah.

"Dengan sistem top down, berarti dana diberikan langsung dari pusat. Jika terjadi kekurangan, pemerintah tidak menanggung lagi. Seharusnya sekolah mengajukan permintaan terlebih dulu, baru ada anggarannya," ujar dia.