DPRD SUMUT

EVALUASI PROGRAM DINAS PENDIDIKAN

www.antarasumut.com

Medan, 19/11 (ANTARA) - DPRD Sumatera Utara bersama Dinas Pendidikan (Disdik) dan Bappeda Sumut sepakat melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program-program yang diusulkan Disdik Sumut dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2009.

“Kita sepakat program-program Disdik Sumut harus dievaluasi agar anggaran pendidikan yang mencapai Rp700 miliar atau 20 persen dari total APBD 2009 benar-benar tepat guna dan tepat sasaran,” ujar Wakil Ketua DPRD Sumut, H. Ali Jabbar Napitupulu, kepada ANTARA di Medan, Rabu.

Ali Jabar yang pada kesempatan itu didampingi Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumut, Ridwan Bustan, mengatakan, kesepakatan itu dirumuskan pada rapat panitia anggaran yang dilangsungkan Selasa (18/11) malam.

Dalam rapat yang berakhir sekitar pukul 01.00 WIB, Rabu (19/11) dinihari itu disepakati anggaran pendidikan Sumut harus diarahkan pada empat sasaran utama, yakni untuk peningkatan kualitas SDM pendidik, kesejahteraan guru, beasiswa bagi siswa kurang mampu serta untuk penyediaan sarana dan prasarana bagi kelancaran proses belajar-mengajar.

“Ke depan anggaran pendidikan Sumut yang sangat besar itu harus dapat diarahkan secara seimbang pada empat sasaran utama itu. Di luar itu omong kosong dunia pendidikan Sumut bisa bangkit, apalagi jika dikaitkan dengan visi ‘rakyat tidak bodoh’ yang diusung Gubernur H. Syamsul Arifin ” katanya.

Anggota dewan dari Fraksi Partai Persatuan Pembagunan (PPP) itu mengatakan, program-program yang diusulkan Disdik Sumut dalam RAPBD 2009 justru tidak tetap guna dan tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan.

“Karena itu kita dari DPRD Sumut ngotot program-program yang diusulkan Disdik Sumut itu harus dievaluasi, semua pihak termasuk dinas terkait dan Bappeda juga sepakat,” katanya.

Pendidikan guru Lebih lanjut Napitupulu yang juga caleg PPP untuk DPRD Sumut dari dapil II Kabupaten Deli Serdang itu menyebutkan, dari sisi SDM harus segera dilakukan penyetaraan pendidikan guru dari tamatan SLTA menjadi setara S1.

Menurut dia, dewasa ini di Sumut terdapat sekitar 102 ribu guru yang belum setara S1 dan dalam lima tahun ke depan seluruhnya harus sudah S1. Artinya, setiap tahun minimal 20 ribu guru harus disetarakan pendidikannya.

“Disdik Sumut dalam RAPBD 2009 hanya mengusulkan penyetaraan 1.000 guru saja per tahun. Ini jelas tidak masuk akal jika dilihat dari anggaran yang tersedia dalam APBD 2009, karenanya kita mengevaluasinya,” jelasnya.

Untuk peningkatan kesejahteraan, dalam APBD 2009 juga dialokasikan tunjangan guru sebesar Rp600 ribu per orang. Pemberian tunjangan itu akan dilakukan melalui “sharing” dana dengan pemkab/pemko di Sumut.

Sementara menyangkut penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, menurut dia, berhubungan dengan renovasi berat dan ringan terhadap sekolah atau ruang kelas SD hingga SLTA serta penyediaan sarana penunjang belajar-mengajar lainnya.

“Sedangkan untuk beasiswa sasarannya jelas anak-anak berprestasi dari keluarga tidak mampu. Jika anggaran pendidikan dapat diarahkan pada empat sasaran ini, kita yakin visi ‘rakyat tidak bodoh’ akan dapat dicapai Sumut dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Ali Jabbar Napitupulu.