Sarana dan Prasarana

Tunjang Kualitas Pendidikan

www.sinarharapan.co.id

Jakarta – Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia selain tergantung kepada kualitas guru juga harus ditunjang dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Tapi sayangnya, hingga sekarang ini, sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sebagian besar sekolah di Indonesia masih kurang memadai seperti fasiltas laboratorium dan sebagainya. Sarana dan prasarana ini padahal sangat vital dalam kegiatan proses belajar dan mengajar.

“Sebut saja peralatan laboratorium yang di sebagian daerah masih sangat minim dimiliki sekolah, apalagi kalau SMA itu milik swasta sungguh sangat jarang yang memiliki sarana dan prasarana seperti laboratorium yang memadai. Peralatan laboratorium sudah menjadi suatu keharusan bagi siswa SMA untuk memperdalam ilmunya,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Sarana Pendidikan Indonesia (APSPI) Iskandar Zulkarnain pada Deklarasi APSPI, di Jakarta, Rabu (22/8).

Dia juga menambahkan sebagian besar alat peraga di sekolah-sekolah masih kurang terkontrol baik dari segi mutu, harga dan sikap pribadi para pengusaha sarana pendidikan. “APSPI mau membuktikan bahwa pengusaha bisa diatur dengan segala masalahnya, sebab kami merasakan bahwa pendidikan merupakan inti dari kehidupan manusia dan pendidikan pula merupakan inti dari sebuah pembangunan negara,” lanjutnya.

Iskandar mengatakan saat ini hampir 95 persen alat peraga pendidikan diproduksi di dalam negeri. Mengenai harga, dia mengatakan pihaknya tidak ingin terjadi perang harga diantara para anggotanya.

“Asosiasi ini sangat concern, ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Asosiasi ini juga bukan merupakan tempat kita bertender atau monopoli. Kita hanya ingin menyamakan visi, mutu dan harga,” katanya. Oleh sebab itu, salah satu tujuan dari APSPI ini adalah melindungi kepentingan anggota dan mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat dalam dunia usaha sarana pendidikan.

Sementara itu, Direktur HAKI Ansori Silungan mengatakan alat peraga pendidikan merupakan salah satu yang dilindungi oleh hak cipta. Alat peraga merupakan salah satu unit kekayaan intelektual. Menurutnya, alat peraga dengan kreasi baru dapat memperjelas tujuan dari ilmu. Namun alat peraga tersebut juga harus yang kreatif.

Dia mengatakan, hingga saat ini ada 1000 alat peraga yang sudah diberikan hak cipta. “Sifat hak cipta ini dimohonkan untuk mendapatkan mereknya dan pendaftaran dilakukan hanya untuk mencatat saja. Dengan hak cipta tersebut diharapkan akan muncul kreasi-kreasi baru untuk alat peraga di bidang pendidikan,” ujarnya.

Read More......

Duh, Masa Guru Honorer

Hanya Andalkan Kebaikan Sekolah?

Kamis, 7 Mei 2009 | 21:23 WIB

Laporan wartawan KOMPAS Indira Permanasari S

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Suparman mengatakan, Kamis (7/5), sulit untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer kalau hanya mengandalkan kebaikan hati pihak sekolah, baik itu sekolah negeri maupun swasta. Pemerintah harus ikut menyubsidi.

Terdapat 922.000 orang guru wiyata bakti atau guru honor di Indonesia, baik itu guru swasta maupun negeri. Para guru tersebut sebagian besar memperoleh imbalan di bawah upah minimum regional buruh. Pemerintah tengah pula menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Guru Non-PNS.

"Jangan di sekolah swasta yang kebanyakan memiliki dana minim, sekolah negeri pun akan sulit memberikan honor memadai," ujar Suparman. "Sekolah negeri di jenjang SD dan SMP misalnya, dilarang memungut iuran dan harus beroperasi dengan Bantuan Operasional Sekolah dari pemerintah yang jelas-jelas tidak memadai untuk operasional," tambahnya.

Saripah Efiana, Ketua Forum Guru Reformasi Indonesia, menambahkan, saat ini para guru honorer mengajar tanpa jaminan apa pun. Tidak ada gaji tetap, tunjangan kesehatan, dan pensiun. Padahal, semakin tua, mobilitas dan jumlah jam mengajar guru honorer semakin sedikit. Para guru honorer, yang setia mengajar puluhan tahun, telah sungguh-sungguh ingin mengabdi menjadi guru.

"Agar para guru tidak berbondong-bondong menuntut menjadi pegawai negeri sipil, setidaknya mereka berhonor sesuai standar hidup layak," kata Saripah. Dia menambahkan, guru honor yang dikontrak sebagai guru bantu oleh pemerintah di Jakarta saja dikontrak dengan honor Rp 710.000 per bulan atau di bawah upah minimum regional DKI Jakarta yang besarannya sekitar Rp 1,2 juta. "Kontrak pun diperpanjang dua tahun sekali, buruh saja tidak mau lagi dikontrak," ujarnya.

Read More......

Nasib Anggaran Pendidikan,

Sudah Kecil Dikorupsi Pula!!!

Kamis, 7 Mei 2009 | 14:48 WIB

Laporan wartawan KOMPAS.com Rosdianah Dewi

JAKARTA, KOMPAS.com — Perjalanan untuk mewujudkan sekolah gratis tampaknya masih panjang. Selama ini bantuan untuk jenjang SMP hanya sebesar Rp 400.000 per anak per tahun, padahal untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dana yang diperlukan sebesar Rp 1,8 juta per anak per tahun. Hal tersebut terjadi karena pemerintah masih memandang pendidikan sebagai cost dan harus dikurangi. Keadaan diperparah lagi dengan adanya korupsi pada anggaran pendidikan.

"Anggaran pendidikan hanya 20 persen dari APBN, itu pun sudah termasuk biaya untuk menggaji pendidik dan pelatihan bagi pendidik," kata Ade Irawan, Koordinator Divisi Pelayanan Publik dan Monitoring Indonesia Coruption Watch (ICW) seusai diskusi "Mengkaji Kebijakan Pendidikan Sekolah Gratis vs Sekolah Mahal" di Kedai Tempo, Jakarta, Kamis (7/5).

Selanjutnya, Ade menerangkan, dari Rp 207, 8 triliun APBN, anggaran pendidikan untuk semua jenjang di seluruh daerah hanya sebesar 60 triliun-65 triliun. Dana seminim itu masih berkurang lagi dengan adanya korupsi yang terjadi di tubuh Departemen Pendidikan Nasional.

Berdasarkan penelitian ICW, mulai awal 2008 sampai April 2009, ICW menemukan 134 kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 136 miliar rupiah. Korupsi terjadi sampai ke tingkat daerah karena dana dari pusat untuk daerah pasti dipotong terlebih dahulu.

"Kebanyakan aktornya dari dinas dan motif yang paling banyak adalah mark up dan manipulasi," ujarnya. Ade melanjutkan, kebijakan pengajuan anggaran pendidikan pun belum menguntungkan karena masih bersifat dari atas ke bawah.

"Dengan sistem top down, berarti dana diberikan langsung dari pusat. Jika terjadi kekurangan, pemerintah tidak menanggung lagi. Seharusnya sekolah mengajukan permintaan terlebih dulu, baru ada anggarannya," ujar dia.

Read More......

Sekolah Alternatif

dapat Sumbang Sekolah Formal

Kamis, 7 Mei 2009 | 21:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, Jimmy Paat, mengatakan, Kamis (7/5), sekolah yang menerapkan pendidikan alternatif dapat menyumbang untuk pendidikan formal. Sumbangan tersebut terutama dalam hal pendekatan pendidikan. Pedadogis transformatif banyak diterapkan di sekolah alternatif. Pendekatan tersebut dapat bermanfaat bagi sekolah formal untuk mengembangkan diri, ujarnya dalam peluncuran Sekolah Tanpa Batas.

Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Sekolah Tanpa Batas, Bambang Wisudo. Sekolah Tanpa Batas merupakan sistem pendukung sekolah-sekolah alternatif yang ada agar semakin berkembang dan baik pengelolaannya. Sejauh ini, sekolah alternatif yang mempunyai sistem dan pengelolaan yang baik masih sangat terbatas. Sekolah Tanpa Batas yang berbasis sukarelawan mengambil peran menjadi sebagai pusat sumber, advokasi, dan pendampingan.

"Kami ingin pendidikan agar tidak otoriter hanya berdasarkan sistem yang ditetapkan pemerintah saja. Untuk itu, sekolah-sekolah alternatif harus berkembang," ujarnya.

Sejauh ini, di sekolah-sekolah formal yang ada anak cenderung disiapkan untuk masuk ke industri kerja. Padahal, yang dibutuhkan sesungguhnya pembelajaran yang menekankan kepada inovatif, kreativitas, kolaborasi, serta sesuai kemampuan anak sehingga akan muncul generasi mandiri yang mampu menjadi lokomotif.

Read More......

Wow, Bupati Talaud

Akan Kirim 100 PNS-nya Kuliah di UMN

Jumat, 8 Mei 2009 | 11:56 WIB

MANADO, KOMPAS.com — Kabupaten Kepulauan Talaud memastikan daerah tingkat II di Sulawesi Utara itu menjajaki kerja sama dengan Kompas Gramedia. Tahap awalnya, Bupati Talaud Dr Elly Lasut akan mengirim 100 calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil (CPNS/PNS) asal kabupaten tersebut untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Multimedia Nusantara (UMN) di Jakarta.

Hal tersebut dikemukakan oleh Bupati Kepulauan Talaud Elly Lasut ketika bertemu Pelaksana Harian Rektor UMN, Johannes S Prayitno, Rabu (6/5) di Kantor Perwakilan Kabupaten Kepulauan Talaud Manado. "CPNS/PNS muda itu akan menjalani seleksi terlebih dahulu sebelum menjalankan tugas belajarnya di UMN," kata Lasut.

Pertemuan juga merencanakan dibangunnya Toko Buku Gramedia di kabupaten tersebut. "Kebutuhan buku di Kabupaten Kepulauan Talaud juga sangat tinggi, terlebih akses mendapatkan buku terbilang sulit. Karena itu, rencana pembangunan toko buku ini akan sangat membantu masyarakat yang sangat haus akan ilmu pengetahuan," terang dia.

Selain itu, Elly menambahkan, Kompas Gramedia, yang tiga di antara grup usahanya itu adalah UMN, TB Gramedia, dan Tribun Manado, akan memberikan bantuan sebanyak 250 unit komputer. Bantuan tersebut akan disalurkan ke beberapa SD, SMP, serta SMA di kabupaten yang dipimpinnya itu.

Dengan demikian, diharapkan sumber daya manusia, terutama yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud akan semakin berkualitas dan mendapatkan ilmu yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Pelaksana Harian Rektor UMN menjelaskan, pihaknya selaku fasilitator program Pemkab Kepulauan Talaud yang akan mengirimkan CPNS/PNS untuk mengenyam pendidikan di kampus yang didirikan oleh Jakob Oetama tersebut akan berupaya maksimal guna menjadikan lulusannya sebagai tenaga kerja berdasarkan prinsip technopreunership.

"Kami akan membentuk lulusan dalam tiga golongan yaitu profesional, peneliti, dan pengusaha. Seluruhnya akan mendapatkan dasar information and communication technology (ICT)," papar Johannes. UMN, lanjut dia, memiliki empat fakultas, yaitu fakultas teknologi informasi dan komunikasi, fakultas komunikasi, fakultas seni dan desain, serta fakultas ekonomi.

"Perkembangan zaman mengharuskan kita mengenal komputer dan teknologi. Karena itu tiap bidang keilmuan kami bekali dengan ICT. Kami yakin, dengan demikian, semakin lengkaplah pengetahuan sekaligus keterampilan lulusan UMN," ujarnya.

Dia menambahkan, anak bangsa tak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk mengenyam pendidikan. Di Indonesia, UMN mampu menghasilkan sarjana yang tak kalah dengan lulusan luar negeri.

Selanjutnya, UMN akan melakukan kerja sama dengan berbagai kota/kabupaten se-Sulawesi Utara.

Read More......

Waduh.....,

Hasil UN Ditolak buat Masuk PTN!

Jumat, 8 Mei 2009 | 16:26 WIB

Laporan wartawan KOMPAS Yulvianus Harjono

BANDUNG, KOMPAS.com — Rektor-rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Bandung menilai, rencana dijadikannya hasil Ujian Nasional (UN) sebagai salah satu alat ukur seleksi calon mahasiswa masuk PTN belum bisa diterapkan. Di sisi lain, pemerintah optimistis rencana ini bisa dilaksanakan tahun 2010.

Penolakan itu disampaikan secara tegas oleh Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Djoko Santoso dan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Sunaryo Kartadinata dalam jumpa pers di sela-sela seminar nasional memperingati Hari Pendidikan Nasional, Kamis (7/5) kemarin di Kampus UPI.

”Mengapa belum bisa? Sebab, saat ini belum terlihat adanya niatan baik dari para peserta dan pendidiknya mengikuti UN. Kalau sudah ada (niat baik) dan hasilnya dari kejujuran, bisa dipertanggungjawabkan, mungkin bisa dipertimbangkan,” ujar Djoko Santoso, yang juga Ketua Majelis Rektor PTN. Hingga saat ini, ujarnya, masih banyak terjadi kasus kecurangan dalam penyelenggaraan UN di daerah.

Sunaryo Kartadinata mengatakan, fungsi UN lebih sebagai alat ukur keberhasilan siswa, bukan alat seleksi prediktif untuk mengukur kemampuan calon siswa. ”Apalagi, tidak setiap siswa peserta UN itu berniat melanjutkan ke PTN. Tidak bisa disamakan tujuannya,” ucapnya.

Dalam kesempatan ini, pakar pendidikan, Arief Rachman, mengatakan, wajar jika PTN menolak hasil UN sebagai salah satu alat ukur seleksi mahasiswa baru. Sebab, tiap-tiap PTN memiliki standar, ukuran, dan keperluan sendiri terhadap calon mahasiswa yang dicarinya. Tidak bisa disamaratakan satu sama lain.

”Bentuknya saja beda, kan? Ujian dan seleksi itu jelas hal yang berbeda,” ujar Arief. Ia menilai kasus kecurangan UN lebih banyak yang tidak terungkap daripada yang muncul di permukaan.

Mulai 2010

Dalam kesempatan yang sama, Herwindo Haribowo, Staf Ahli Menteri Pendidikan Nasional Bidang Kerja Sama Internasional dan Hukum, mengatakan, kasus kecurangan UN tahun ini lebih sedikit dari sebelum-sebelumnya, turun hampir 100 persen.

”Sekarang ini yang diindikasikan paling 22 kasus, tahun lalu kan bisa sampai 40-an,” ucapnya. Namun, ia mengakui penyelenggaraan UN masih perlu penyempurnaan.

Pada tahun 2010, ia optimistis UN sudah dapat dijadikan salah satu alat ukur seleksi mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri.

”Kalau kredibilitas UN semakin baik, saya pikir tidak lagi ada alasan para rektor PTN menolaknya,” ujarnya.

Read More......

ITS Bangun Pusat Robotika

Senin, 11 Mei 2009 | 11:48 WIB

Laporan wartawan KOMPAS Kris R Mada

SURABAYA, KOMPAS.com — Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya tengah membangun Pusat Robotika. Pusat riset itu dibangun dengan dana Rp 50 miliar.

Rektor ITS Priyo Suprobo mengatakan, seluruh dana bersumber dari APBN. Dana itu antara lain akan dipakai untuk membuat tujuh laboratorium. "Akan ada beberapa laboratorium untuk pengembangan robotika," ujarnya di Surabaya, Senin (11/5).

Dengan fasilitas itu, ITS ingin mewujudkan target menjadi pusat robotika di Indonesia. Dengan keberhasilan ITS sebagai juara di berbagai kompetisi robotika, optimalisasi fasilitas itu bisa dilakukan.

"Salah satu gambaran kami adalah agar ada pengembangan sosio teknologi bidang robotika. Di Jepang, hal ini diwujudkan lewat robot Asimo yang bentuknya menarik. Kalau bentuknya kaku, orang mungkin tidak tertarik," ujarnya.

Read More......